Hukum Perdata Indonesia (VI/2019)-Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat karena itu manusia adlah pendukung hak dan kewajiban. Hukum perdata mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dijadikan atas jenis kelamin pria dan wanita. Sesuai dengan kodratnya, mereka hidup berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Hubungan hidup tersebut terikat dalam tali perkawinan yang kemudian melahirkan anak. Dengan demikian, timbullah yang disebut keluarga. Hukum perdata mengatur tentang kehidupan keluarga.

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan itu hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Mereka mengadakan hubungan antara satu sama lain. Keberhasilan dalam usaha kehidupan adalah harta kekayaan yang mereka peroleh sehingga kelangsungan hidup keluarga dapat terjamin. Hukum perdata mengatur tentang harta kekayaan.

Manusia hidup tidak abadi. Pada suatu saat ia akan mati. Jika demikia, bagaimana nasib keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana pula dengan harta kekayaan yang terlah diperoleh selama hidup. Siapakah yang berhak mengurus dan memiliki harta kekayaannya. Harta kekayaan orang yang mati menjadi hak keluarga yang masih hidup, yang disebut pewarisan. Hukum perdata mengatur tentang pewarisan

Materi kajian buku ini disesuaikan dengan pembaharuan Undang-Undang Kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan status KUHPdt Indonesia sebagai satu-satunya kodifikasi bidang hukum perdata di Indonesia. KUHPdt Indonesia sudah dianggap sebagai pedoman dalam kegiatan kehidupan masyarakat sehati-hari bagi semua warga Negara Indonesia dalam wilayah Negara Republik Indonesia.